Jakarta, 23 September 2026 – Pemerintah bersama Danantara Indonesia terus melanjutkan penataan perusahaan negara dengan memangkas jumlah BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Dari lebih dari 1.000 entitas, pemerintah menargetkan jumlah tersebut menyusut menjadi sekitar 250 hingga 300 perusahaan. Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) Tedi Bharata mengatakan proses perampingan masih berjalan sesuai rencana sepanjang 2026. Penataan dilakukan agar perusahaan negara lebih fokus terhadap bisnis inti, memiliki skala usaha lebih besar, serta lebih mudah diawasi.

Tedi menjelaskan transformasi BUMN saat ini tidak hanya berfokus pada perbaikan kondisi keuangan perusahaan. Pemerintah dan Danantara juga memeriksa proses bisnis setiap perusahaan untuk menentukan bagian yang perlu diperbaiki. Pendekatan tersebut antara lain diterapkan dalam pembenahan Perumnas, dengan evaluasi tidak berhenti pada kebutuhan pendanaan. Menurut Tedi, kehadiran Danantara sebagai induk BUMN membuat sejumlah langkah konsolidasi yang sebelumnya sulit dilakukan menjadi lebih memungkinkan.

Salah satu sasaran utama penataan adalah mengembalikan setiap BUMN kepada bisnis intinya. Pemerintah tidak ingin perusahaan negara menjalankan terlalu banyak lini usaha yang tidak berkaitan langsung dengan fungsi utamanya. Bisnis di luar bidang utama dapat dikembangkan melalui kolaborasi dengan perusahaan swasta sehingga BUMN tidak mengambil seluruh ruang dalam perekonomian. Dengan pendekatan tersebut, perusahaan negara diharapkan dapat menggunakan modal, sumber daya manusia, dan asetnya secara lebih terarah.

Pemerintah juga ingin menghentikan kondisi ketika sejumlah perusahaan dalam ekosistem BUMN justru bersaing satu sama lain pada sektor yang sama. Tedi menilai perusahaan dengan aktivitas bisnis serupa dapat dikonsolidasikan sehingga menghasilkan entitas dengan skala yang lebih besar. Setelah memiliki skala usaha yang kuat, perusahaan negara diharapkan tidak hanya mengandalkan pasar domestik, tetapi mampu memperluas bisnis ke tingkat regional dan global. Konsolidasi tersebut menjadi salah satu dasar pengurangan jumlah perusahaan dalam portofolio negara.

Penataan dilakukan melalui sejumlah mekanisme, mulai dari merger, likuidasi hingga divestasi kepemilikan. Hingga 31 Juli 2026, sebanyak 274 entitas BUMN dan anak usahanya telah masuk dalam proses penataan melalui mekanisme tersebut. Angka ini menunjukkan pengurangan jumlah perusahaan tidak selalu berarti seluruh entitas ditutup, karena sebagian dapat digabungkan dengan perusahaan lain atau kepemilikannya dilepas. Pemerintah menggunakan masing-masing mekanisme sesuai kondisi dan kebutuhan perusahaan yang dievaluasi.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyebut pemerintah menemukan lebih dari 1.000 entitas BUMN ketika proses konsolidasi melalui Danantara mulai dijalankan. Jumlah tersebut mencakup perusahaan induk serta berbagai anak, cucu, hingga entitas di bawahnya. Presiden menilai struktur yang terlalu besar membuat pengelolaan dan pengawasan perusahaan negara menjadi lebih sulit. Pemerintah kemudian mengarahkan restrukturisasi agar jumlah perusahaan dapat dikurangi menjadi paling banyak sekitar 300 entitas pada akhir 2026.

Selain penyederhanaan struktur, pengawasan terhadap anak dan cucu perusahaan menjadi perhatian dalam transformasi BUMN. Tedi mengakui kontrol terhadap entitas di bawah perusahaan induk sebelumnya belum optimal. Struktur yang lebih ramping diharapkan memberikan visibilitas lebih baik terhadap kinerja, aset, risiko, dan keputusan bisnis masing-masing perusahaan. Danantara sendiri telah menjalankan evaluasi terhadap kebijakan akuntansi, kualitas dan pencatatan aset, tata kelola serta manajemen risiko dalam portofolio BUMN.

Restrukturisasi juga diarahkan untuk mengurangi jumlah perusahaan yang tidak efisien atau terus mencatatkan kerugian. Dalam penjelasan sebelumnya, Danantara menyebut terdapat 1.077 perusahaan dalam ekosistem BUMN dan sekitar 52 persen di antaranya tercatat merugi dengan akumulasi kerugian sekitar Rp20 triliun. Konsolidasi diharapkan dapat menekan biaya sekaligus memperbaiki produktivitas aset negara. Danantara sebelumnya juga menyatakan proses perampingan dirancang tanpa melakukan pemutusan hubungan kerja sebagai konsekuensi langsung dari konsolidasi tersebut.

BP BUMN bersama Danantara kini juga menyusun peta strategi lima tahun sebagai pedoman transformasi perusahaan negara. Peta tersebut akan mencakup penguatan kinerja, daya saing, tata kelola, dan penciptaan nilai perusahaan. Pemerintah berharap BUMN yang dipertahankan nantinya mempunyai fungsi lebih jelas dan tidak sekadar bertahan sebagai entitas perusahaan. Perusahaan negara juga diarahkan memberikan kontribusi ekonomi yang terukur sekaligus menjalankan penugasan publik sesuai bidang masing-masing.

Target menyusutkan lebih dari 1.000 entitas menjadi sekitar 250 hingga 300 perusahaan menjadi salah satu agenda transformasi BUMN terbesar yang sedang dijalankan pemerintah. Proses tersebut tidak hanya dilakukan melalui penutupan perusahaan, tetapi juga merger, divestasi, dan konsolidasi berdasarkan kesamaan bidang usaha. Pemerintah menargetkan perusahaan yang tersisa memiliki skala lebih besar, fokus pada bisnis inti, serta berada dalam sistem pengawasan yang lebih kuat. Danantara dan BP BUMN akan melanjutkan evaluasi setiap entitas untuk menentukan bentuk penataan yang paling sesuai. Hasil akhir restrukturisasi tersebut akan menentukan struktur baru perusahaan negara setelah proses konsolidasi diselesaikan.