Jakarta, 17 September 2026 – Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menyindir Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dengan menyarankan Ankara menerima anggota Hamas dari Jalur Gaza. Pernyataan itu disampaikan Katz di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik antara Israel dan Turki akibat perang Gaza serta perbedaan tajam mengenai masa depan wilayah Palestina tersebut. Katz mengatakan Israel akan terus menjalankan operasi sampai tujuan keamanannya tercapai dan ancaman seperti serangan 7 Oktober 2023 tidak terulang. Ia kemudian menyinggung sikap Erdogan yang selama ini secara terbuka menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Menurut Katz, jika Erdogan ingin membantu pihak yang disebutnya sebagai saudara seperjuangan di Gaza, Turki dapat mengundang mereka pindah ke Antalya. Pernyataan tersebut merupakan posisi politik pemerintah Israel dan langsung menambah panjang perselisihan terbuka antara Ankara dan Tel Aviv.

Katz secara khusus menyebut Antalya, salah satu pusat pariwisata terbesar di Turki yang sebelumnya banyak dikunjungi wisatawan Israel. Ia menyindir bahwa terdapat banyak ruang di kota tersebut setelah jumlah wisatawan Israel menurun seiring memburuknya hubungan kedua negara. Pernyataan itu muncul ketika Israel terus menolak kemungkinan Hamas mempertahankan kemampuan militer dan politiknya di Gaza. Katz juga menegaskan pemerintah Israel tidak akan membiarkan Iran maupun pihak lain kembali mempersenjatai Hamas. Israel menyatakan kebijakan militernya diarahkan untuk menghilangkan kemampuan kelompok bersenjata yang dianggap mengancam keamanan negaranya. Namun, pernyataan Katz mengenai pemindahan warga Gaza juga kembali memicu perdebatan mengenai kemungkinan perpindahan penduduk Palestina dari wilayah tersebut.

Hubungan Israel dan Turki memang mengalami kemerosotan tajam sejak perang Gaza yang bermula setelah serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Erdogan menjadi salah satu pemimpin negara NATO yang paling keras mengkritik operasi militer Israel di Gaza. Pemerintah Turki juga menghentikan perdagangan dengan Israel dan berulang kali menyerukan tekanan internasional terhadap pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Erdogan menyatakan dukungan terhadap Palestina merupakan tanggung jawab bersama masyarakat internasional dan menegaskan Turki akan terus membawa isu tersebut dalam berbagai forum. Pemerintah Israel sebaliknya menuduh Ankara memberikan dukungan politik kepada Hamas dan mengecam berbagai pernyataan Erdogan mengenai kebijakan Israel. Perbedaan tersebut membuat hubungan kedua negara yang sebelumnya sempat mengalami normalisasi kembali memburuk.

Posisi Turki terhadap Hamas berbeda dengan Israel dan sejumlah negara Barat yang memasukkan kelompok tersebut dalam daftar organisasi teroris. Ankara mempertahankan hubungan dengan pejabat politik Hamas dan menggunakan hubungan itu dalam sejumlah proses diplomasi mengenai Gaza. Pada 2025, Turki bahkan memainkan peran dalam mendorong Hamas menerima rencana gencatan senjata dan pembebasan sandera yang diprakarsai Amerika Serikat. Hubungan tersebut meningkatkan pengaruh diplomatik Ankara dalam pembicaraan mengenai masa depan Gaza, tetapi sekaligus menjadi salah satu sumber utama ketegangan dengan Israel. Pemerintah Netanyahu menolak keterlibatan Turki yang dinilai dapat memberikan ruang politik baru kepada Hamas. Ankara sebaliknya memandang keterlibatannya sebagai bagian dari upaya diplomatik untuk menghentikan konflik dan membela kepentingan Palestina.

Pernyataan Katz juga tidak dapat dipisahkan dari perdebatan yang lebih luas mengenai rencana pemindahan penduduk Gaza. Menteri pertahanan Israel tersebut sebelumnya berbicara mengenai kemungkinan warga Palestina meninggalkan Gaza melalui jalur darat maupun laut. Pemerintah Israel menggambarkan gagasan itu sebagai migrasi sukarela, sementara Turki bersama sejumlah negara Arab dan Muslim menolaknya karena khawatir akan menjadi pemindahan permanen penduduk Palestina dari tanah mereka. Pada awal September, menteri luar negeri Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam gagasan pemindahan warga Palestina dari Gaza. Mereka menegaskan Gaza merupakan bagian dari wilayah Palestina dan menolak perubahan demografis secara paksa. Perbedaan pandangan tersebut menjadi salah satu titik utama pertentangan antara Israel dan negara-negara kawasan.

Turki secara konsisten menyatakan solusi terhadap konflik tidak dapat dilakukan dengan memindahkan penduduk Palestina keluar dari Gaza. Ankara mendukung pembentukan negara Palestina berdasarkan garis sebelum perang 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Erdogan juga berkali-kali menuding pemerintahan Netanyahu melakukan tindakan yang melanggar hukum internasional, tuduhan yang ditolak Israel. Israel pada sisi lain menyatakan operasi militernya ditujukan terhadap Hamas dan kelompok bersenjata lainnya yang dinilai menjadi ancaman terhadap keamanan negara tersebut. Perbedaan mendasar mengenai Hamas, status Gaza dan penyelesaian konflik membuat ruang kompromi antara Ankara dan Tel Aviv semakin sempit. Pertukaran pernyataan keras antara pejabat kedua negara pun terus berlangsung sepanjang 2026.

Ketegangan kedua negara juga meluas ke persoalan keamanan regional di luar Gaza. Erdogan menilai operasi Israel di Suriah dan Lebanon dapat mengancam stabilitas kawasan, termasuk keamanan Turki. Israel sebaliknya memandang meningkatnya pengaruh Ankara di kawasan sebagai persoalan strategis yang perlu diperhitungkan. Meski sama-sama merupakan mitra Amerika Serikat dalam berbagai konteks, Turki dan Israel memiliki kepentingan yang berbeda dalam sejumlah konflik regional. Washington beberapa kali berusaha mempertahankan komunikasi dengan kedua negara untuk mencegah ketegangan berkembang menjadi konfrontasi yang lebih luas. Hubungan pribadi Erdogan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi dinamika diplomatik kawasan.

Sindiran Katz agar Turki menampung Hamas pada akhirnya menunjukkan bahwa perselisihan Israel dan Turki tidak lagi terbatas pada kritik terhadap operasi militer di Gaza. Perdebatan kini mencakup masa depan Hamas, kemungkinan perpindahan penduduk Palestina serta peran Ankara dalam penyelesaian konflik. Turki tetap menyatakan dukungannya terhadap hak-hak Palestina sekaligus menolak rencana pemindahan warga Gaza keluar dari wilayah mereka. Israel mempertahankan posisi bahwa Hamas tidak boleh kembali memiliki kemampuan yang memungkinkan serangan terhadap negaranya. Belum terlihat tanda bahwa perbedaan tersebut akan segera mereda, terutama ketika kedua pemerintah terus mempertahankan posisi masing-masing. Perkembangan hubungan Ankara dan Tel Aviv selanjutnya akan sangat dipengaruhi oleh situasi Gaza serta proses diplomatik yang melibatkan Amerika Serikat dan negara-negara kawasan.