Pangalengan, 18 September 2026 – BPJS Kesehatan menghadirkan layanan BPJS Keliling di Puskesmas Warnasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, untuk mendekatkan pelayanan administrasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada masyarakat. Kehadiran layanan jemput bola tersebut memungkinkan warga mengurus berbagai kebutuhan kepesertaan tanpa harus menempuh perjalanan menuju kantor BPJS Kesehatan. Pelayanan yang tersedia mencakup pendaftaran peserta, perubahan data, konsultasi administrasi, penyampaian pengaduan, hingga penyelesaian sejumlah kendala yang dialami peserta ketika mengakses layanan JKN. Program tersebut terutama membantu masyarakat yang tinggal cukup jauh dari pusat pelayanan atau masih menghadapi keterbatasan dalam menggunakan kanal digital. Kehadiran petugas secara langsung juga memberikan kesempatan kepada warga untuk memperoleh penjelasan mengenai status dan administrasi kepesertaan mereka secara lebih mudah. BPJS Kesehatan menempatkan layanan keliling sebagai bagian dari strategi memperluas jangkauan pelayanan sesuai karakteristik masyarakat di setiap wilayah.

Deputi Direksi Bidang Komunikasi Organisasi BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf menjelaskan bahwa kebutuhan peserta JKN tidak dapat disamaratakan antara satu daerah dengan daerah lainnya. BPJS Kesehatan sebenarnya telah menyediakan berbagai kanal digital yang memungkinkan masyarakat menyelesaikan banyak kebutuhan administrasi secara mandiri. Namun, keterbatasan jaringan komunikasi dan data, kondisi geografis, serta tingkat literasi digital yang berbeda membuat pelayanan tatap muka masih dibutuhkan sebagian masyarakat. Faktor kebiasaan juga menjadi pertimbangan karena terdapat peserta yang merasa lebih nyaman memperoleh penjelasan langsung dari petugas. Karena itu, pengembangan layanan berbasis teknologi tetap berjalan beriringan dengan pelayanan langsung melalui program seperti BPJS Keliling. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memastikan transformasi digital tidak justru menciptakan kesenjangan pelayanan bagi peserta yang belum dapat memanfaatkan teknologi secara optimal.

Melalui BPJS Keliling, masyarakat Pangalengan dapat memperoleh informasi mengenai Program JKN sekaligus menyelesaikan sejumlah kebutuhan administratif. Petugas dapat membantu perubahan identitas dan data peserta, penambahan maupun pengurangan anggota keluarga, perubahan fasilitas kesehatan, hingga pendaftaran kepesertaan baru. Peserta yang menghadapi masalah ketika menggunakan layanan kesehatan juga dapat berkonsultasi untuk mengetahui penyebab serta langkah administrasi yang perlu dilakukan. Model pelayanan seperti ini membuat persoalan yang sebelumnya mengharuskan warga mendatangi kantor BPJS Kesehatan dapat ditangani lebih dekat dari tempat tinggal mereka. Bagi masyarakat di wilayah dengan jarak perjalanan cukup jauh, keberadaan layanan keliling dapat menghemat waktu dan biaya transportasi. Interaksi langsung dengan petugas juga memungkinkan peserta memperoleh penjelasan sesuai dengan permasalahan administrasi yang mereka alami.

Manfaat layanan tersebut dirasakan langsung oleh warga yang datang ke Puskesmas Warnasari. Salah seorang warga memanfaatkan BPJS Keliling untuk memperbaiki ketidaksesuaian data identitas yang sebelumnya membuat kepesertaan JKN tidak dapat digunakan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Warga lainnya datang untuk mendaftarkan diri sebagai peserta karena merasa lebih nyaman melakukan proses tersebut dengan bantuan petugas secara langsung. Informasi mengenai kehadiran BPJS Keliling antara lain disebarkan melalui lingkungan masyarakat sehingga warga dapat mengetahui waktu dan lokasi pelayanan. Pola tersebut memperlihatkan pentingnya koordinasi antara penyelenggara layanan dengan unsur masyarakat di tingkat lokal. Dengan pemberitahuan sebelumnya, peserta dapat menyiapkan dokumen yang diperlukan sehingga proses pelayanan menjadi lebih efektif. Kehadiran BPJS Keliling di fasilitas kesehatan juga mempermudah masyarakat karena lokasi tersebut telah dikenal dan relatif mudah dijangkau warga sekitar.

BPJS Kesehatan tetap mendorong masyarakat memanfaatkan layanan digital untuk kebutuhan yang dapat diselesaikan secara mandiri. Aplikasi Mobile JKN dikembangkan sebagai layanan terpadu dengan berbagai fitur, mulai dari administrasi kepesertaan hingga antrean daring dan sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Selain aplikasi tersebut, peserta dapat memanfaatkan Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp atau PANDAWA, Care Center 165, serta kanal informasi dan pengaduan resmi lainnya. BPJS Kesehatan juga memiliki Virtual Office Layanan Informasi dan Administrasi atau VIOLA yang memungkinkan peserta berkomunikasi dengan petugas secara virtual melalui konferensi video. Beragam kanal tersebut memberikan pilihan kepada peserta sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing. Kendati demikian, keberadaan layanan digital tidak membuat pelayanan langsung dihapus karena kemampuan masyarakat dalam mengakses teknologi belum merata.

Penguatan layanan tatap muka juga menjadi perhatian dalam upaya menjangkau masyarakat di daerah dengan kondisi geografis dan infrastruktur yang berbeda. Di wilayah perkotaan dengan jaringan internet relatif stabil, kanal digital dapat menjadi pilihan yang lebih praktis karena peserta tidak perlu mendatangi kantor pelayanan. Situasinya dapat berbeda di daerah yang memiliki keterbatasan jaringan atau masyarakat yang belum terbiasa menggunakan aplikasi. BPJS Keliling menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi perbedaan tersebut dengan membawa pelayanan lebih dekat kepada peserta. Pendekatan jemput bola juga dapat digunakan untuk memberikan edukasi mengenai prosedur administrasi JKN agar masyarakat semakin memahami hak dan kewajibannya. Dengan demikian, pelayanan langsung tidak hanya berfungsi menyelesaikan persoalan administratif, tetapi juga meningkatkan pemahaman peserta mengenai sistem JKN.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar memberikan apresiasi terhadap langkah mendekatkan pelayanan melalui BPJS Keliling. Pelayanan jemput bola dinilai dapat membantu masyarakat menyelesaikan persoalan administrasi tanpa harus melakukan perjalanan jauh menuju kantor cabang. Kemudahan tersebut menjadi penting karena masalah administrasi tertentu dapat memengaruhi kelancaran peserta ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Ketidaksesuaian identitas, status kepesertaan, maupun data fasilitas kesehatan perlu diselesaikan agar peserta tidak menghadapi hambatan pada saat membutuhkan layanan. Kehadiran petugas secara langsung memungkinkan permasalahan tersebut diketahui dan dijelaskan kepada masyarakat dengan lebih cepat. Di sisi lain, evaluasi terhadap kebutuhan masyarakat tetap diperlukan agar lokasi dan jadwal BPJS Keliling dapat diarahkan ke wilayah yang paling membutuhkan pelayanan.

Puskesmas Warnasari juga memiliki peran dalam membantu masyarakat memahami persoalan kepesertaan JKN. Kepala Puskesmas Warnasari menjelaskan bahwa fasilitas kesehatan dapat memberikan edukasi mengenai prosedur yang perlu ditempuh peserta, termasuk ketika kepesertaan sebelumnya mengalami penonaktifan. Namun, terdapat proses tertentu yang tetap menjadi kewenangan instansi lain sesuai ketentuan sehingga puskesmas tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan administrasi secara langsung. Kolaborasi antara puskesmas, BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan instansi terkait karena itu menjadi penting untuk memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat. Selain membantu pemahaman mengenai administrasi, puskesmas tetap menjalankan fungsi promotif dan preventif dengan memberikan edukasi kesehatan. Pendekatan tersebut membuat pelayanan JKN tidak hanya berkaitan dengan pembiayaan ketika masyarakat sakit, tetapi juga dengan upaya menjaga kesehatan dan mencegah penyakit.

Kehadiran BPJS Keliling di Pangalengan menunjukkan bahwa transformasi pelayanan JKN tetap membutuhkan kombinasi antara teknologi digital dan pendekatan langsung kepada masyarakat. Digitalisasi memberikan kemudahan bagi peserta yang memiliki perangkat, jaringan, dan kemampuan menggunakan layanan secara mandiri, sementara pelayanan keliling menjangkau mereka yang menghadapi hambatan pada aspek tersebut. BPJS Kesehatan berupaya mempertahankan berbagai pilihan kanal agar peserta dapat memperoleh pelayanan sesuai kondisi masing-masing. Pengalaman masyarakat di Pangalengan juga memperlihatkan bahwa persoalan administratif yang terlihat sederhana, seperti perbedaan nama atau tanggal lahir, dapat berdampak pada penggunaan kepesertaan ketika seseorang membutuhkan pelayanan kesehatan. Karena itu, akses terhadap mekanisme perbaikan data yang mudah menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan JKN. Melalui penguatan layanan digital sekaligus mempertahankan program jemput bola, akses administrasi JKN diharapkan semakin dekat dan mudah dijangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.