Jakarta, 19 Oktober 2026 – Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, melaporkan realisasi investasi Indonesia yang mencapai Rp1.539,2 triliun sepanjang Januari hingga September 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Capaian tersebut setara dengan 75,4 persen dari target investasi nasional tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp2.041,3 triliun. Selain menunjukkan perkembangan penanaman modal, investasi yang masuk juga berhasil menyerap sebanyak 2.194.496 tenaga kerja. Rosan menyampaikan perkembangan tersebut dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/10/2026). Pemerintah menilai pencapaian ini menjadi modal penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Rosan menjelaskan bahwa realisasi investasi pada kuartal III 2026 mencapai Rp528,7 triliun. Angka tersebut melengkapi capaian investasi selama semester pertama yang sebelumnya tercatat sebesar Rp1.010,6 triliun. Dengan demikian, total investasi selama sembilan bulan pertama tahun ini telah melampaui Rp1.500 triliun. Pemerintah masih memiliki waktu hingga akhir tahun untuk mengejar sisa target investasi yang belum terealisasi. Rosan menegaskan bahwa peningkatan investasi harus memberikan dampak nyata terhadap kegiatan ekonomi nasional, termasuk melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan sektor industri. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan investasi tidak hanya tercermin dalam angka pertumbuhan modal.

Berdasarkan sumber penanaman modal, investasi asing atau penanaman modal asing (PMA) memberikan kontribusi sebesar Rp777,8 triliun. Nilai tersebut setara dengan 50,5 persen dari keseluruhan investasi yang terealisasi sepanjang Januari hingga September 2026. Sementara itu, penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp761,4 triliun atau sekitar 49,5 persen. Komposisi tersebut memperlihatkan kontribusi yang relatif seimbang antara investor asing dan pelaku usaha domestik. Pemerintah terus mendorong kedua sumber investasi tersebut agar dapat saling melengkapi dalam mendukung pengembangan industri nasional. Penguatan investasi domestik juga dipandang penting untuk meningkatkan peran pelaku usaha Indonesia dalam pembangunan ekonomi.

Dari sisi persebaran wilayah, investasi di luar Pulau Jawa tercatat lebih besar dibandingkan investasi yang masuk ke Pulau Jawa. Sepanjang sembilan bulan pertama 2026, realisasi investasi di luar Jawa mencapai Rp779,4 triliun atau 50,6 persen dari total nasional. Adapun investasi di Pulau Jawa tercatat sebesar Rp759,8 triliun atau sekitar 49,4 persen. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kawasan di luar Jawa semakin memiliki peran penting dalam menarik penanaman modal. Pengembangan kawasan industri dan proyek hilirisasi menjadi salah satu faktor yang mendorong masuknya investasi ke berbagai daerah. Pemerintah berharap penyebaran investasi tersebut dapat memperluas pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan kesempatan kerja di luar wilayah yang selama ini menjadi pusat kegiatan industri.

DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan realisasi investasi terbesar, yakni mencapai Rp249,3 triliun atau sekitar 16,2 persen dari total nasional. Posisi berikutnya ditempati Jawa Barat dengan nilai Rp229,1 triliun, kemudian Sulawesi Tengah sebesar Rp116 triliun. Jawa Timur menyusul dengan realisasi Rp110,5 triliun, sedangkan Maluku Utara mencatatkan investasi sebesar Rp96 triliun. Masuknya Sulawesi Tengah dan Maluku Utara dalam kelompok daerah tujuan investasi terbesar menunjukkan kuatnya kontribusi kawasan pengembangan industri berbasis sumber daya mineral. Kondisi tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang terus memperkuat hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri. Meski demikian, pemerataan manfaat investasi tetap menjadi perhatian agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah.

Sektor hilirisasi menjadi salah satu penyumbang penting dalam pencapaian investasi nasional sepanjang tahun ini. Rosan mengungkapkan bahwa realisasi investasi hilirisasi selama Januari hingga September 2026 mencapai sekitar Rp480 triliun atau 31,2 persen dari total investasi. Dari jumlah tersebut, investasi hilirisasi di luar Jawa mencapai Rp373,1 triliun atau sekitar 78 persen. Sementara itu, investasi hilirisasi di Pulau Jawa tercatat sebesar Rp106,9 triliun atau sekitar 22 persen. Kontribusi sektor hilirisasi pada kuartal III juga meningkat hingga mencapai sekitar 35 persen dari total investasi pada periode tersebut. Pemerintah menilai pengembangan industri pengolahan penting untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan memperbesar nilai tambah ekonomi nasional.

Dari sisi lapangan usaha, industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatannya menjadi sektor dengan kontribusi investasi terbesar secara keseluruhan. Nilai investasi pada sektor tersebut mencapai Rp269,2 triliun atau sekitar 17,5 persen dari total realisasi nasional. Untuk investasi asing, sektor yang sama mencatatkan nilai Rp246,6 triliun, sedangkan investasi domestik banyak mengalir ke sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi. Rosan juga menekankan pentingnya penguatan sistem perizinan agar investor memperoleh kepastian dalam menjalankan kegiatan usaha. Pemerintah telah mengintegrasikan layanan perizinan dengan 28 kementerian dan lembaga untuk mempercepat proses administrasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat daya saing Indonesia dalam menarik investasi.

Pencapaian investasi sebesar Rp1.539,2 triliun hingga September 2026 menjadi indikator penting bagi pemerintah dalam mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional. Rosan menegaskan bahwa tujuan utama investasi bukan hanya meningkatkan jumlah modal yang masuk, tetapi juga memperkuat industrialisasi, menciptakan pekerjaan, dan mendorong transfer teknologi. Secara kumulatif, realisasi investasi selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tercatat mencapai Rp3.923,2 triliun dengan penyerapan sekitar 5,48 juta tenaga kerja. Pemerintah berupaya mempertahankan momentum tersebut melalui penyederhanaan perizinan, pengembangan hilirisasi, dan peningkatan kepastian berusaha. Dengan sisa waktu hingga akhir 2026, pencapaian target investasi nasional masih menjadi salah satu fokus kebijakan ekonomi pemerintah. Pertumbuhan investasi yang berkelanjutan diharapkan dapat memberikan manfaat lebih luas bagi dunia usaha, tenaga kerja, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.