Jakarta, 15 September 2026 – Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Moeharmein Zein Chaniago, mengungkap sejumlah faktor yang menyebabkan penyelesaian proyek LRT City mengalami keterlambatan hingga sejumlah unit belum dapat diserahterimakan kepada konsumen. Menurut manajemen, tekanan utama berasal dari kondisi pasar properti yang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir sehingga penjualan PT Adhi Commuter Properti Tbk tidak mencapai ekspektasi. Kondisi tersebut kemudian memberikan tekanan langsung terhadap arus kas perusahaan yang dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunan. Situasi ekonomi sejak 2018, pandemi Covid-19, hingga berbagai tekanan ekonomi berikutnya turut memengaruhi kemampuan pasar menyerap produk properti. Akumulasi persoalan tersebut membuat sejumlah proyek tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal awal. Adhi Karya sebagai perusahaan induk kini berkomitmen mengawal penyelesaian kewajiban kepada konsumen.

Moeharmein juga menyampaikan permohonan maaf kepada konsumen yang sampai sekarang belum menerima unit hunian mereka. Berdasarkan pemetaan perusahaan, sekitar 5.400 unit LRT City telah terjual dan sekitar 3.000 unit di antaranya telah diserahterimakan. Sementara itu, kurang lebih 2.400 unit masih belum dapat diserahterimakan dan tersebar di sejumlah kawasan pengembangan. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya berkaitan dengan satu lokasi proyek. Manajemen harus melakukan pemetaan terhadap kondisi konstruksi dan kebutuhan pendanaan pada masing-masing kawasan. Penyelesaian setiap proyek juga dapat membutuhkan pendekatan berbeda berdasarkan tingkat kemajuan pembangunan dan kewajiban kepada konsumen.

LRT City dikembangkan oleh Adhi Commuter Properti sebagai kawasan berkonsep transit-oriented development yang terintegrasi dengan jaringan transportasi massal. Konsep tersebut menawarkan hunian dengan akses relatif dekat terhadap layanan kereta dan fasilitas transportasi publik lainnya. Dalam rencana pengembangannya, ADCP memiliki 12 kawasan dengan luas keseluruhan lebih dari 122 hektare dan rencana jangka panjang sekitar 60.000 unit. Dari sekitar 9.960 unit yang telah dipasarkan, lebih dari 5.400 unit tercatat telah terjual. Namun, tidak seluruh unit yang terjual dapat diselesaikan dan diserahterimakan sesuai rencana. Persoalan tersebut kemudian memunculkan keluhan dari konsumen yang telah melakukan pembayaran tetapi masih menunggu kepastian penyelesaian hunian.

Penurunan penjualan menjadi persoalan penting karena bisnis pengembangan properti membutuhkan arus kas yang berkesinambungan. Dana dari penjualan unit biasanya menjadi salah satu sumber yang mendukung aktivitas pembangunan selain pembiayaan dari sumber lainnya. Ketika penjualan berada di bawah target, kemampuan perusahaan membiayai konstruksi dapat mengalami tekanan. Situasi menjadi semakin berat ketika perlambatan pasar berlangsung dalam periode panjang. Pandemi Covid-19 kemudian memberikan tekanan tambahan terhadap aktivitas ekonomi dan sektor properti. Rangkaian kondisi tersebut menurut manajemen menjadi bagian dari latar belakang keterlambatan penyelesaian LRT City.

Selain persoalan pasar, pemerintah juga akan mendalami kemungkinan adanya masalah tata kelola dalam pengelolaan proyek. Moeharmein menyerahkan penilaian mengenai dugaan tersebut kepada proses audit yang akan dilakukan secara independen melalui mekanisme yang telah disiapkan. Pemeriksaan diperlukan untuk membedakan persoalan yang murni disebabkan tekanan bisnis dengan kemungkinan kelemahan dalam pengambilan keputusan maupun pengelolaan perusahaan. Audit investigatif juga disiapkan dan dapat melibatkan aparat penegak hukum apabila nantinya ditemukan indikasi pelanggaran. Langkah tersebut dinilai penting agar penyelesaian tidak hanya berfokus menyediakan pendanaan baru. Penyebab mendasar yang membuat proyek menghadapi masalah juga perlu diketahui agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Adhi Karya bersama Danantara sebelumnya juga melakukan proses uji tuntas terhadap proyek-proyek yang dikembangkan ADCP. Pemeriksaan dilakukan untuk memetakan kondisi operasional, keuangan, kewajiban perusahaan, serta kebutuhan penyelesaian pada masing-masing lokasi. Hasil uji tuntas diharapkan menjadi dasar menentukan skema restrukturisasi dan langkah yang paling tepat terhadap kewajiban anak usaha. Persoalan utang dan kebutuhan pendanaan menjadi bagian penting karena perusahaan membutuhkan likuiditas untuk melanjutkan konstruksi. Setiap tambahan dana juga harus memiliki dasar perhitungan yang jelas agar penggunaannya benar-benar diarahkan pada penyelesaian kewajiban. Pemerintah ingin memastikan dukungan yang diberikan menghasilkan kemajuan nyata terhadap unit yang selama ini tertunda.

Dalam proses penyelesaian tersebut, Danantara dan BP BUMN membuka dua kemungkinan utama bagi konsumen yang belum menerima unit. Pilihan pertama adalah melanjutkan pembangunan sampai hunian dapat diserahterimakan, sedangkan alternatif lainnya berupa pengembalian dana atau refund kepada konsumen. Mekanisme akhirnya belum dapat diterapkan secara seragam karena kondisi setiap proyek dan konsumen dapat berbeda. Pemerintah menegaskan penyelesaian harus mengutamakan hak pembeli yang telah mengalokasikan dana untuk memperoleh tempat tinggal. Perhatian khusus juga diberikan kepada konsumen yang membeli unit sebagai rumah pertama. Inventarisasi aspirasi konsumen menjadi bagian dari proses sebelum keputusan final mengenai penyelesaian ditetapkan.

Dukungan pendanaan juga menjadi salah satu instrumen yang disiapkan untuk menghidupkan kembali pembangunan. Dana sekitar Rp456 miliar telah dibicarakan untuk mendukung penyelesaian sejumlah proyek dan kewajiban ADCP. Namun, penggunaan dana harus mengikuti hasil kajian mengenai kebutuhan konstruksi serta kondisi masing-masing kawasan. Pemerintah tidak ingin tambahan modal diberikan tanpa rencana bisnis dan jadwal penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Adhi Karya karena itu diminta menyusun perhitungan mengenai kebutuhan biaya hingga proyek dapat diselesaikan. Kepastian pendanaan menjadi penting karena tanpa arus kas yang memadai, pekerjaan konstruksi berisiko kembali menghadapi hambatan.

Penyelesaian persoalan LRT City kini mendapatkan tenggat yang lebih jelas dari pemerintah. BP BUMN menargetkan mekanisme penyelesaian dapat difinalisasi paling lambat 15 Oktober 2026 setelah aspirasi dan tuntutan konsumen selesai diinventarisasi. Adhi Karya sebagai induk usaha menyatakan akan mengawal proses tersebut bersama ADCP dan pihak terkait lainnya. Dalam periode tersebut, kondisi masing-masing proyek akan dipetakan untuk menentukan apakah penyelesaian melalui pembangunan atau mekanisme lainnya menjadi pilihan yang paling memungkinkan. Kepastian jadwal menjadi hal penting bagi konsumen yang sebagian telah menunggu cukup lama. Pemerintah juga menekankan bahwa solusi yang dipilih tidak boleh membuat konsumen kembali menanggung kerugian.

Pengungkapan penyebab tertundanya proyek LRT City pada akhirnya memperlihatkan kombinasi persoalan pasar, penjualan yang tidak mencapai target, dan tekanan arus kas yang berlangsung selama beberapa tahun. Manajemen Adhi Karya mengakui kewajiban terhadap ribuan konsumen masih harus diselesaikan dan menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan tersebut. Pada saat bersamaan, audit akan digunakan untuk mengetahui apakah terdapat persoalan tata kelola di luar tekanan bisnis yang telah dijelaskan perusahaan. Danantara, BP BUMN, Adhi Karya, dan ADCP kini diarahkan menyusun skema penyelesaian yang memiliki sumber pendanaan dan jadwal yang jelas. Sekitar 2.400 unit yang belum diserahterimakan menjadi prioritas dalam proses tersebut. Hasil penyelesaian nantinya akan menjadi ujian penting terhadap kemampuan perusahaan dan pemerintah memulihkan hak konsumen sekaligus membenahi pengelolaan proyek LRT City.